Ketua DPRD Kukar Soroti Turunnya APBD 2026, Harap Pemulihan APBD di Tahun Mendatang
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.
POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, memberikan perhatian serius terhadap penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2026.
Ia menyebut pemangkasan dana daerah oleh pemerintah pusat kali ini tergolong drastis dan berdampak langsung terhadap rencana pembangunan di daerah.
“Yang bisa kita koreksi adalah bahwa APBD tahun 2025 sebelumnya mencapai Rp12 triliun, lalu dilakukan koreksi menjadi Rp11,3 triliun. Sementara untuk APBD tahun 2026 ini nilainya separuh dari itu, sekitar Rp7 triliun,” ujar Ahmad Yani, pada Senin (10/11/2025).
Menurutnya, penurunan tersebut bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik.
“Artinya memang terjadi penurunan yang cukup drastis, separuh dari angka yang selama ini menjadi kebanggaan Kutai Kartanegara,” tambahnya.
Ia mengingatkan, Kukar pernah berada pada masa keemasan ketika APBD mencapai angka Rp14 triliun, bahkan Rp13 triliun pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi saat ini, dengan anggaran yang hanya sekitar Rp6 hingga 7 triliun, menjadi ujian bagi kemampuan daerah beradaptasi dengan keterbatasan fiskal.
“Kita berharap mudah-mudahan ke depan bisa kembali meningkat. Mudah-mudahan pada tahun 2027 atau 2028 nanti, angkanya bisa kembali di atas Rp10 triliun,” kata Ahmad Yani optimistis.
Ia juga menegaskan bahwa penurunan anggaran ini bersifat sementara. Pemangkasan dana dari pemerintah pusat bukanlah penghapusan hak daerah, melainkan bagian dari penyesuaian nasional yang diharapkan tidak berlangsung lama.
“Kita tahu, Kutai Kartanegara adalah daerah penghasil sumber daya alam yang luar biasa, dan kekayaan itu tentu akan kembali ke rakyat. Hanya saja, saat ini memang terjadi pemotongan atau pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Tapi hal itu sifatnya sementara, tidak permanen, dan hak daerah pasti akan dikembalikan,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Ahmad Yani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap optimistis dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal.
“Kita harap doa bersama
agar Kutai Kartanegara tetap mendapatkan haknya sesuai yang semestinya,”
pungkasnya.(adv)